Jakarta – Pemerintah Indonesia diketahui telah menunda rencana penerbitan seri buku sejarah resmi sebanyak 10 jilid—yang semula dijadwalkan rilis pada 17 Agustus 2025—setelah menghadapi kritik luas dari para sejarawan dan aktivis hak asasi manusia. Kritik ini menyoroti dugaan usaha “penghapusan” sejarah kelam yang mencakup tragedi 1965–66, pelanggaran HAM pada 1998, hingga penculikan aktivis pro-demokrasi yang berhubungan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kritik ini menyebut inisiatif tersebut sebagai bentuk “historical amnesia” atau pelupaan sejarah sistematis.
Buku ini awalnya dipromosikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai rangkaian sejarah Indonesia yang lebih “Indonesia-sentris” dengan nuansa positif untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Namun, tokoh-tokoh seperti Presiden Prabowo Subianto dan sosok otoriter masa lalu seperti Suharto ditengarai diberi citra yang lebih menguntungkan. Kelompok kritikus mengaku khawatir bahwa buku tersebut akan menutup-nutupi pelanggaran HAM besar serta mengabaikan jejak kekerasan dalam sejarah bangsa .
Dalam menanggapi kontroversi tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa proses penyusunan sudah melalui penelaahan akademik dan publik, meski isi lengkap draf buku itu belum dipublikasikan secara resmi.
